Tampilkan postingan dengan label Partisipasi Masyarakat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Partisipasi Masyarakat. Tampilkan semua postingan

Kamis, 11 April 2013

KUPP Rahayu membangun masyarakat Dusun Praon




Oleh Mas Gatot Thiwulz
Sejak tahun 2000, CINDELARAS PARITRANA mencari sebuah bentuk lembaga keuangan yang cocok untuk masyarakat dampingannya yang kebanyakan penduduk pedesaan dan berpenghidupan sebagai petani dan pedagang kecil. Di masyarakat sendiri telah berkembang berbagai jenis kumpulan atau “lembaga keuangan”. Ada arisan RT, simpan pinjam RT, Simpan pinjam kelompok kandang, simpan pinjam kelompok tani, arisan ibu-ibu PKK, simpan pinjam kelompok doa, bahkan di beberapa komunitas, kelompok remaja pun sudah terjangkit “permainan uang” dengan label arisan atau simpan pinjam. Setiap orang menjadi pemain di berbagai kelompok yang diikutinya. Di sinilah masyarakat terjebak, karena merasa memiliki banyak alat untuk memenuhi kebutuhan lalu terjerumus ke pola “gali lubang tutup lubang” yang justru merugikan.

Jumat, 29 Maret 2013

Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan



 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sekarang jadi istilah populer dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah, setelah keluarnya UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Musrenbang merupakan arena formal bagi para pemangku kepentingan dalam membahas prioritas kegiatan pembangunan di daerah, yang hasilnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APBD.

UU No. 25/2004 tentang SPPN Pasal 1 ayat (21) menyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Namun dalam pengalaman selama ini, pada pelaksanaannya, Musrenbang seringkali belum mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Musrenbang belum dapat menjadi ajang yang bersahabat bagi warga masyarakat terutama masyarakat miskin dan perempuan dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. Suara mereka seringkali tersingkir pada saat penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan di daerah.