Pesanggem, Petani Penggarap Lahan Hutan

Hutan merupakan satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UUK, No.41 Tahun 1999, pasal satu). Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia memiliki kawasan hutan negara seluas 112,3 juta Ha, yang terdiri dari Hutan Produksi 64 juta Ha, Hutan Lindung 29,3 juta Ha dan Hutan Konservasi seluas 19 juta Ha.

Lahan hutan di Jawa menjadi sandaran hidup bagi sebagian warga masyarakat desa sekitar hutan yang menjadi petani pesanggem. Petani pesanggem adalah mereka yang menggarap sebagian lahan di kawasan hutan selepas tebang dengan ditanami padi gogo atau aneka jenis palawija terutama jagung dan ketela. Lahan pinggiran tegalan umumnya ditanami dengan tanaman lamtoro dan flamboyan sebagai pagar.

Pesanggem baru muncul pada awal tahun 1970, sehubungan dengan proyek-proyek pembangunan Perum Perhutani. Istilah pesanggem berasal dari bahasa Jawa kemudian diartikan dengan beban yang menjadi tanggung jawab seseorang (Hasan Simon, dkk,1999). Dengan demikian pesanggem adalah orang yang bersedia atau sanggup memikul tanggung jawab menggarap lahan melalui kontrak dengan Perhutani. Menjadi petani penggarap lahan hutan (pesanggem) harus bersedia berpindah-pindah lokasi, mengikuti lahan mana yang telah ada tebangan habis. Mereka menggarap lahan secara perorangan. Jangka waktunya rata-rata selama dua tahun. Setelah dua tahun dan tanaman tegakan jati yang baru sudah agak tinggi, mereka harus pindah lagi ke lahan bekas tebangan yang baru. Di sana mereka bisa langsung membuka lahan lagi, namun kalau tidak bersedia (mislanya karena terlalu jauh dari rumah), ya harus menunggu kesempatan lain.

Para petani penggarap lahan hutan ex tebangan tidak dipungut biaya sewa atau bagi hasil tanaman. Hanya saja, sebelum menggarap lahan bekas tebangan, mereka harus membuka lahan itu dan membersihkan sendiri, dan caranya tidak boleh dengan membakar. Serasah dan rumput harus ditimbun, supaya nanti dapat menjadi humus dan supaya tanah tetap subur. Untuk penggunaan obat pertanian, mereka dilarang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti Decis, Foradan dan bahan kimia yang berbahya lainnya. Untuk melawan, mengatasi dan memberantas hama sundep yang menyerang padi go-go, para pesanggem membuat obat organik yaitu dengan menggunakan parutan umbi gadung, diperas diambil airnya, dicampur air daun mimbo, lalu disemprotkan. Para pesanggem diwajibkan menggunakan obat organik, karena pengelolaan hutan harus ramah lingkungan. Selain itu, petani juga wajib membantu merawat tanaman jati yang ditanam Perhutani. Partisipasi para pesanggem dalam ikut menjaga keamanan dan pelestarian hutan selalu perlu ditinjau ulang baik dalam kaitan dengan luas lahan garapan & sistem pembagian di antara mereka, pemerataan luas garapan, maupun hal-hal lain yang menyangkut baik ekonomi rumah tangganya, maupun keadaan sosial para pesanggem.

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan berhubungan dengan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan (UUK, No. 14 Pasal 68). Pelaksanaan hak ikut mengelola di sini, memang belum sungguh-sungguh terwujud secara jelas. Kebijakan yang di tempuh untuk 10 sampai 20 tahun mendatang masih lebih difokuskan pada upaya penyelamatan sumber daya hutan, melalui rehabilitasi dan konservasi yang hanya akan berhasil apabila pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders) memberi dukungan sesuai peran dan kewajiban masing-masing (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sarasehan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan, Maret 2004). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang mulai diperkenalkan oleh Perum Perhutani tahun 2001 seakan menjanjikan harapan baru bagi para pesanggem atau petani bakal bisa hidup lebih sejahtera. Seolah semakin nyata harapan  para pesanggem dengan pembentukan paguyuban pesanggem berupa Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Dalam buku “Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan” yang disusun oleh San Afri Awang dan kawan-kawan (2008), disebutkan bahwa “LMDH adalah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada di dalam atau di sekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Namun di beberapa daerah LMDH malahan menjadi masalah, sebab justru menjadi sarana kerja sama antara sinder dan para petualang mempermainkan para pesanggem. Lahan yang semula bibagi rata menurut ketentuan Perhutani, 0,25 hektar per orang, lalu menjadi bervariasi antara 0,25 (minimum) hingga 2,5 hektar. Perbedaan perolehan lahan menimbulkan spekulasi, siapa berani bayar lebih banyak akan mendapat lahan lebih besar. Kecemburuan sosial mulai timbul di lingkungan para pesanggem. Sementara itu, pesanggem minimalis yang dulu tidak ditarik biaya apa pun, malahan mendapat intensif berupa bibit gratis dari Perhutani serta semacam persen produktif jika tanaman jati yang mereka rawat hidup sehat hingga tinggi tertentu, sekarang justru dengan munculnya LMDH terusik oleh adanya beberapa macam pungutan.

Pada hal secara umum hasil dari garapan kawasan hutan para pesanggem minimalis yang mempunyai hak garap atas lahan 0,25 hektar hanya dapat pas-pasan menopang hidup. Dengan lahan sekitar seperempat hektare, seorang pesanggem setidaknya bisa menghasilkan bahan makan untuk  keluarganya. Seorang yang pernah menanam padi gogo di lahan garapan memeroleh panen sekitar dua belas sak gabah. Setiap sak dapat menjadi 30 kilogram beras. Hasil tambahan diperoleh dengan mencari rencek atau kayu bakar di sekitar. Setiap hari seorang bisa menghasilkan uang Rp 15 ribu dari jualan rencek.