artikel penulis, diambil dari Kuliah Akhbar-nya, Seri
1, menyambut HUT RI-67, Hari Tani, Hari
Pangan Sedunia dan Hari Ibu, tanggal 10 Agustus s.d. 9 November 2012 yang diselenggarakan
di CINDENEST, Jln. Pangkur no.19,
Ganjuran-Manukan, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta.
Oleh
Francis Wahono
SEMAI (Social Ecolonomics & Management Institute)
Yayasan Cindelaras Paritrana, Indonesia
Berandai
Apabila akhir-akhir ini Anda membaca surat kabar, Anda akan berjumpa dengan
persoalan-persoalan besar sosial ekonomi yang menyangkut harkat hidup orang
banyak yang akan mengusik pikiran, bisakah itu akan lebih bagus kalau dikelola
secara kooperasi. Beberapa dari antara persoalan tersebut adalah: reforma
agrarian termasuk kepemilikan hutan dan tambang, kedaulatan dan ketahanan
pangan nasional, sistem jaminan sosial, industry kreatif masyarakat adat maupun
ekonomi rumah tangga rakyat jelata, bahkan sekolah dan rumah sakit di daerah
terpencil, pembangunan sarana-sarana publik di daerah-daerah, pengadaan buku
serta perpustakaan dan literature serta sarana komunikasi tingkat desa/dusun
dan kampung, pengelolaan uang bersama-sama untuk rakyat, sarana transportasi rakyat,
pemeliharaan dan pelestarian bermanfaat dari ekosistem dan keseluruhan
lingkungan hidup, menjaga keamanan daerah perbatasan dan penangkapan ikan oleh
pencuri asing di perairan Nusantara, memungkasi dan mereduksi berbagai
diskriminasi serta kekerasan, dlsb. Bayangkan kalau itu semua dikelola oleh
kooperasi, bukan diserah jualkan dengan hampir-hampir sistem lego kepada
perusahaan swasta besar korporasi, bukan pula swasta besar korporasi menyewa
pengamanan sendiri atau memakai tentara dan polisi yang nota bene dibayar oleh
pajak rakyat lewat negara. Bayangkan, pemerataan pekerjaan dan penghasilan
serta kesejahteraan dan keadilan sosial akan lebih terealisasikan. Bila itu
dikelola oleh kooperasi secara kooperatif. Mengapa tidak? Karena dari kooperasi
rakyat, kurupsi lebih sulit dilakukan, bila pun dilakukan biaya akan lebih
besar, karena harus mengumpulkan dari yang kecil-kecil. Beda dengan bila
langsung memelihara yang besar, korporasi, koruptor tinggal berhubungan dengan
satu dua orang, selesai sudah praktek jahatnya, dan jauh lebih murah ongkosnya.
Apalagi semua praktek kotor itu dikelola dan didesain melalui perlindungan
hukum dan administrative, lancarlah. Tapi menderitalah bangsa dan rakyatnya
ini, karena cenderung secara sistematis menjadi sapi perah para elit dan
sebagian besar pemimpinnya.
