Rabu, 20 Maret 2013

Peran Dewan Pembina Dalam Peranggaran NGO/LSM





Dewan Pembina mempunyai peran yang sangat strategis di dalam NGO/LSM. Biasanya merekalah yang mengendalikan tata-kelola NGO/LSM dengan berpegang pada mandat, cita-cita dan tata nilai yang dihayati oleh NGO/LSM yang mereka kawal. Maka walaupun pelaksanaan peran mereka bergantung pada ketersediaan waktu (karena umumnya para anggota Dewan Pembina adalah orang-orang sibuk) dan komitmen mereka masing-masing bagi keberhasilan NGO/LSM namun pada umumnya mereka ikut terlibat dan berpartisipasi secara penuh dalam proses perencanaan strategi, dan kemudian dalam penganggaran, memeriksa draft anggaran dan kemudian memberikan persetujuan final. Sebagian yang lain lebih memercayakan kegiatan peranggaran pada manajemen NGO/LSM.

Bagaimana pun pola peran serta anggota Dewan Pembina, tetap saja mereka mengemban tanggung jawab bersama-sama untuk memastikan tercapainya kesesuaian antara anggaran dengan kebijakan dan aturan-aturan yang berlaku. Tanggung jawab ini pada akhirnya menuntut Dewan Pembina untuk:

Selasa, 19 Maret 2013

Pertanian Organik lebih Murah daripada Metoda Konvensional


Kiriman Kang Topo, Jawa Timur



Keluhan yang sering terdengar dari teman-teman petani adalah produktivitas panen turun karena biaya yang dikeluarkan semakin banyak, sedang penghasilan menurun. Kenaikan biaya umumnya terkait penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia yang semakin mahal harganya. Penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia pada mulanya memang meningkatkan hasil panen petani. Lalu para petani menjadi terbiasa serba mudah menyiasati kondisi alam dengan bantuan zat-zat kimia. Bahkan menjadi tergantung pada pupuk dan pestisida kimia.

Yang kurang disadari adalah bahwa penggunaan zat kimia ibarat candu bagi kondisi tanah. Tanah makin ketagihan, semakin lama membutuhkan zat kimia semakin banyak. Jika mulanya pemberian dosis 1x bisa  mendapatkan hasil panen 2x, setelah beberapa tahun berlalu tanah memerlukan asupan dosis 2x untuk mendapatkan hasil panen 2x. Zat kimia merusak struktur tanah. Tanah menjadi sakit. Sebab dengan penggunaan zat kimia mikroorganisme yang hidup dalam tanah dan sebenarnya membantu mempertahankan keseimbangan struktur tanah secara alami, menjadi mati atau sangat banyak berkurang.

Senin, 18 Maret 2013

8 ALASAN MENANAM KENTANG




Tentu kita kenal kentang. Kentang (Solanum tuberosum L.) tanaman suku Solanaceae yang memiliki umbi batang yang dapat dimakan, dan disebut "kentang" pula. Umbi kentang sekarang telah menjadi salah satu makanan pokok penting. Untuk daerah yang tropis seperti Indonesia, kentang cocok ditanam di dataran tinggi yang mempunyai iklim yang sejuk. Tanaman kentang bersifat menjalar, batangnya berbentuk segiempat yang panjangnya sekitar 50 – 120 cm dan tidak berkayu. Batang dan daun dari kentang berwarna hijau kemerah-merahan atau berwarna ungu.

Menanam kentang adalah ideal untuk usaha ketahanan pangan keluarga. Ada delapan alasan yang dapat diajukan: 

Alasan #1: Mudah tumbuh
Kentang mudah ditanam atau dipanen. Suatu lahan kentang keluarga memerlukan tenaga kerja minimal untuk tanam, pemeliharaan maupun panen. Jika panen tinggal cabut – bersihkan dari tanah – simpan – atau memasaknya. 

Sabtu, 16 Maret 2013

Sampah Organik Untuk Kompos, Pupuk Alami

Dalam rangka penerapan pertanian organik, komunitas dampingan SEMAI/Cindelaras berusaha mengolah sampah pertanian/kebun/dapur menjadi kompos sejak 2006. Komunitas "Balak Gumregah" dari Cawas Klaten, menjadi perintisnya. Mereka menghadapi persoalan tanah pertanian yang semakin "bantat" (keras dan kenyal) dan kebutuhan akan pupuk kimiawi yang makin mahal. Mereka mencari solusi penggemburan kembali tanah dan penyediaan pupuk secara organik. Maka mereka mengembangkan pemanfaatan limbah organik menjadi kompos.

Kompos merupakan hasil fermentasi bahan-bahan organik seperti pangkasan daun tanaman, sayuran, buah-buahan, limbah organik, kotoran hewan ternak, dan bahan-bahan lainya.
Kompos dapat digunakan sebagai pupuk alami dan pengembali zat hara tanah yang mungkin hilang disaat panen dan akibat erosi.
Berikut ini adalah proses pembuatan kompos dengan menggunakan cara yang praktis dan sederhana:



Catatan Penting

Biogas

Biogas adalah hasilk dari proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme yang dilangsungkan pada kondisi nyaris tanpa oksigen (anaerob). Komponen biogas antara lain sebagai berikut : ± 60 % CH4 (metana), ± 38 % CO2 (karbon dioksida) dan ± 2 % N2, O2, H2, & H2S. Biogas dapat dibakar seperti elpiji. Dalam skala besar biogas dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik, sehingga dapat dijadikan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan terbarukan. Sumber bahan utama energi Biogas antara lain kotoran manusia yang terkumpul massal (misalnya di asrama-asrama), ternak sapi, kerbau, babi dan kuda. Dari segi bahan, dari data statistik 2009 dengan komposisi potensi 13 juta sapi ternak dan perah, serta 28 juta kambing, domba dan kerbau tampak bahwa Indonesia memiliki potensi biogas yang besar.


Karena bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, beberapa komunitas teman-teman dampingan  SEMAI/Cindelaras Paritrana yang mengelola kandang sapi bersama berusaha mengembangkan biogas skala kecil menggunakan kotoran sapi sebagai bahan dasar, antara lain  komunitas "Forum Lorejo" (2003), komunitas "Gayuh Rahayu" (2007), dan komunitas "Ngudi Mulyo" Pagergunung (2007). Dengan biaya yang relatif murah, SEMAI dapat menghimpun teman-teman komunitas dampingan yang telah berpengalaman membuat instalasi biogas dengan bahan dasar kotoran, untuk membuatkan instalasi dan melatih cara pengoperasiannya pada lembaga-lembaga seperti asrama-asrama, gedung-gedung pertemuan, apartemen, gedung bertingkat, yang mengumpulkan kotoran manusia dalam skala relatif besar.










Mengoptimalkan pengembangan biogas tidak mudah. Banyak tantangan yang menghadang kelancaran produksi energi yang berasal dari kotoran manusia dan hewan ternak. Selain mungkin mahalnya investasi awal biogas (sebab  dalam proses biogas terdapat fermentasi anaerob, sehingga dibutuhkan digester yang anaerob, dibanding membeli tabung gas elpiji saja yang relatif mudah), belum ada kebijakan-kebijakan insentif bagi masyarakat yang ingin mengembangkan biogas, masyarakat juga masih belum merasa pas  menggunakan energi yang berasal dari kotoran.

Gambaran Biofuel Indonesia



Pada tahun 2011 tercatat produksi domestik sebesar 18,34 juta kilo liter. Padahal kebutuhan dalam negeri mencapai 21,2 juta kilo liter. Ini adalah sekedar gambaran defisit solar yang mau tidak mau memicu impor solar. Guna menekan laju impor solar di masa selanjutnya, sebaiknya Pertamina bisa meningkatkan produksi biodiesel dalam negeri. Memang ada ambisi besar di kalangan pemerintah dan Pertamina untuk terus mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) seperti biodiesel dan bioetanol. Direktur Pengolahan Pertamina berusaha mewujudkan aspirasi pemerintah yang telah mencanangkan penggunaan biodiesel sebesar 10%, 15%, dan 20% dari konsumsi total minyak diesel tahun 2010, 2015, dan 2020. Nilai tersebut  setara dengan 2,41 juta kiloliter biodiesel tahun 2010, 4,52 juta kiloliter biodiesel tahun 2015 serta 10,22 juta kiloliter biodiesel di tahun 2020. Sasaran itu merupakan pengembangan dari Peraturan Presiden No. 5/ 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menyebutkan kuota bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel pada tahun 2011-2015 sebesar 3 persen dari konsumsi energi nasional atau setara dengan 1,5 juta kilo liter. 

Memang ada banyak perusahaan yang telah menanamkan modal untuk menunjang pengadaan bahan biofuel di Indonesia. Investasi yang digelar sejak 2006 ini masih tahap awal berupa lahan perkebunan, mungkin sudah tanam, namun belum melangkah ke tahap ekstraksi dan distilasi untuk produksi biofuel.

Kenyataan sekarang adalah tingkat produksi biofuel di Indonesia kurang 820 ribu kilo liter dari target ketersediaan 1,5 juta kilo liter. Sedangkan kemampuan produksi biodiesel dalam negeri baru mencapai 680 ribu kilo liter per tahun. Jelas produksi biodiesel di Indonesia masih belum cukup. Dengan bahan baku melimpah, mulai dari tetes tebu, singkong, jagung, sorgum, nanas, nira aren, hingga minyak sawit, proses pengolahan bioethanol tidak terlalu sulit. Rencana produksi bio-ethanol hingga 2010 cukup ambisius.


Etanol, disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol saja, adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan alat sederhan dan mesin yang bisa diperoleh dengan mudah lewat pemasok atau internet, petani sudah bisa memperoleh ethanol kadar 90 persen. Pertamina memerlukan kadar 99,9% untuk produksi bioethanol.Ethanol 99,8% – 99,9% adalah kadar tertinggi dengan proses distilasi (penyulingan) sempurna yang  menghasilkan ethanol tanpa kadar air sama sekali. Ini kadar yang paling ideal untuk bahan bakar, karena unsur air akan menimbulkan karat (korosi) pada mesin kendaraan. Persoalan yang timbul adalah bahwa ketika rakyat menyediakan bahan berlimpah untuk produksi biofuel, biodiesel dan bioethanol, mata rantai terputus, tidak ada pengumpul yang menerima produk mereka off-farm, sehingga terbengkelai dan menimbulkan rugi besar. Daya tampung Pertamina masih terbatas.


Diduga, bahan utama bio-nabati yang sementara ini diserap adalah minyak sawit (CPO). Sampai tahap proses tertentu, pengolahan bahan bio-diesel CPO dapat ditangani oleh pabrik-pabrik CPO sendiri.

Jumat, 15 Maret 2013

Agenda 21 Chapter 4 Changing Consumption Patterns



Dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) disadari perlunya perubahan sikap konsumsi yang tidak sustainable, mulai dari konsumsi perorangan, rumahtangga hingga negara. Agenda 21 pada tahun 1992 dalam Bab 4 mengajak kita memikirkan pola konsumsi kita dan melakukan perubahan yang sesuai antara lain dalam hal konsumsi Energi, menekan konsumsi yang menghasilkan sampah, melakukan pendidikan belanja yang rasional, dan pemerintah diharapkan memberi contoh yang baik dalam praktek belanja-nya.

4.1. This chapter contains the following programme areas:
    (a)  Focusing on unsustainable patterns of production and consumption;
    (b)  Developing national policies and strategies to encourage changes in unsustainable consumption patterns.

4.2. Since the issue of changing consumption patterns is very broad, it is addressed in several parts of Agenda 21, notably those dealing with energy, transportation and wastes, and in the chapters on economic instruments and the transfer of technology. The present chapter should also be read in conjunction with chapter 5 (Demographic dynamics and sustainability).


PROGRAMME AREAS
A. Focusing on unsustainable patterns of production and consumption
Basis for action
4.3. Poverty and environmental degradation are closely interrelated. While poverty results in certain kinds of environmental stress, the major cause of the continued deterioration of the global environment is the unsustainable pattern of consumption and production, particularly in industrialized countries, which is a matter of grave concern, aggravating poverty and imbalances.

4.4. Measures to be undertaken at the international level for the protection and enhancement of the environment must take fully into account the current imbalances in the global patterns of consumption and production.

4.5. Special attention should be paid to the demand for natural resources generated by unsustainable consumption and to the efficient use of those resources consistent with the goal of minimizing depletion and reducing pollution. Although consumption patterns are very high in certain parts of the world, the basic consumer needs of a large section of humanity are not being met. This results in excessive demands and unsustainable lifestyles among the richer segments, which place immense stress on the environment. The poorer segments, meanwhile, are unable to meet food, health care, shelter and educational needs. Changing consumption patterns will require a multipronged strategy focusing on demand, meeting the basic needs of the poor, and reducing wastage and the use of finite resources in the production process.

4.6. Growing recognition of the importance of addressing consumption has also not yet been matched by an understanding of its implications. Some economists are questioning traditional concepts of economic growth and underlining the importance of pursuing economic objectives that take account of the full value of natural resource capital. More needs to be known about the role of consumption in relation to economic growth and population dynamics in order to formulate coherent international and national policies.

Objectives
4.7. Action is needed to meet the following broad objectives:
    (a)  To promote patterns of consumption and production that reduce environmental stress and will meet the basic needs of humanity;
    (b)  To develop a better understanding of the role of consumption and how to bring about more sustainable consumption patterns.

Activities
A) Management-related activities
    Adopting an international approach to achieving sustainable consumption patterns
4.8. In principle, countries should be guided by the following basic objectives in their efforts to address consumption and lifestyles in the context of environment and development:
    (a)  All countries should strive to promote sustainable consumption patterns;
    (b)  Developed countries should take the lead in achieving sustainable consumption patterns;

Developing countries should seek to achieve sustainable consumption patterns in their development process, guaranteeing the provision of basic needs for the poor, while avoiding those unsustainable patterns, particularly in industrialized countries, generally recognized as unduly hazardous to the environment, inefficient and wasteful, in their development processes. This requires enhanced technological and other assistance from industrialized countries.

4.9. In the follow-up of the implementation of Agenda 21 the review of progress made in achieving sustainable consumption patterns should be given high priority.

B) Data and information
    Undertaking research on consumption
4.10. In order to support this broad strategy, Governments, and/or private research and policy institutes, with the assistance of regional and international economic and environmental organizations, should make a concerted effort to:
    (a)  Expand or promote databases on production and consumption and develop methodologies for analysing them;
    (b)  Assess the relationship between production and consumption, environment, technological adaptation and innovation, economic growth and development, and demographic factors;
    (c)  Examine the impact of ongoing changes in the structure of modern industrial economies away from material-intensive economic growth;
    (d)  Consider how economies can grow and prosper while reducing the use of energy and materials and the production of harmful materials;
    (e)  Identify balanced patterns of consumption worldwide which the Earth can support in the long term.

    Developing new concepts of sustainable economic growth and prosperity
4.11. Consideration should also be given to the present concepts of economic growth and the need for new concepts of wealth and prosperity which allow higher standards of living through changed lifestyles and are less dependent on the Earth's finite resources and more in harmony with the Earth's carrying capacity. This should be reflected in the evolution of new systems of national accounts and other indicators of sustainable development.

C) International cooperation and coordination
4.12. While international review processes exist for examining economic, development and demographic factors, more attention needs to be paid to issues related to consumption and production patterns and sustainable lifestyles and environment.

4.13. In the follow-up of the implementation of Agenda 21, reviewing the role and impact of unsustainable production and consumption patterns and lifestyles and their relation to sustainable development should be given high priority.

D) Financing and cost evaluation
4.14. The Conference secretariat has estimated that implementation of this programme is not likely to require significant new financial resources.

B. Developing national policies and strategies to encourage changes in unsustainable consumption patterns
Basis for action
4.15. Achieving the goals of environmental quality and sustainable development will require efficiency in production and changes in consumption patterns in order to emphasize optimization of resource use and minimization of waste. In many instances, this will require reorientation of existing production and consumption patterns that have developed in industrial societies and are in turn emulated in much of the world.

4.16. Progress can be made by strengthening positive trends and directions that are emerging, as part of a process aimed at achieving significant changes in the consumption patterns of industries, Governments, households and individuals.

Objectives
4.17. In the years ahead, Governments, working with appropriate organizations, should strive to meet the following broad objectives:
    (a)  To promote efficiency in production processes and reduce wasteful consumption in the process of economic growth, taking into account the development needs of developing countries;
    (b)  To develop a domestic policy framework that will encourage a shift to more sustainable patterns of production and consumption;
    (c)  To reinforce both values that encourage sustainable production and consumption patterns and policies that encourage the transfer of environmentally sound technologies to developing countries.

Activities
A) Encouraging greater efficiency in the use of energy and resources
4.18. Reducing the amount of energy and materials used per unit in the production of goods and services can contribute both to the alleviation of environmental stress and to greater economic and industrial productivity and competitiveness. Governments, in cooperation with industry, should therefore intensify efforts to use energy and resources in an economically efficient and environmentally sound manner by:
    (a)  Encouraging the dissemination of existing environmentally sound technologies;
    (b)  Promoting research and development in environmentally sound technologies;
    (c)  Assisting developing countries to use these technologies efficiently and to develop technologies suited to their particular circumstances;
    (d)  Encouraging the environmentally sound use of new and renewable sources of energy;
    (e)  Encouraging the environmentally sound and sustainable use of renewable natural resources.


B) Minimizing the generation of wastes
4.19. At the same time, society needs to develop effective ways of dealing with the problem of disposing of mounting levels of waste products and materials. Governments, together with industry, households and the public, should make a concerted effort to reduce the generation of wastes and waste products by:
    (a)  Encouraging recycling in industrial processes and at the consumed level;
    (b)  Reducing wasteful packaging of products;
    (c)  Encouraging the introduction of more environmentally sound products.

C) Assisting individuals and households to make environmentally sound purchasing decisions
4.20. The recent emergence in many countries of a more environmentally conscious consumer public, combined with increased interest on the part of some industries in providing environmentally sound consumer products, is a significant development that should be encouraged. Governments and international organizations, together with the private sector, should develop criteria and methodologies for the assessment of environmental impacts and resource requirements throughout the full life cycle of products and processes. Results of those assessments should be transformed into clear indicators in order to inform consumers and decision makers.


4.21. Governments, in cooperation with industry and other relevant groups, should encourage expansion of environmental labelling and other environmentally related product information programmes designed to assist consumers to make informed choices.

4.22. They should also encourage the emergence of an informed consumer public and assist individuals and households to make environmentally informed choices by:
    (a)  Providing information on the consequences of consumption choices and behaviour so as to encourage demand for environmentally sound products and use of products;
    (b)  Making consumers aware of the health and environmental impact of products, through such means as consumer legislation and environmental labelling;
    (c)  Encouraging specific consumer-oriented programmes, such as recycling and deposit/refund systems.

D) Exercising leadership through government purchasing
4.23. Governments themselves also play a role in consumption, particularly in countries where the public sector plays a large role in the economy and can have a considerable influence on both corporate decisions and public perceptions. They should therefore review the purchasing policies of their agencies and departments so that they may improve, where possible, the environmental content of government procurement policies, without prejudice to international trade principles.

E) Moving towards environmentally sound pricing
4.24. Without the stimulus of prices and market signals that make clear to producers and consumers the environmental costs of the consumption of energy, materials and natural resources and the generation of wastes, significant changes in consumption and production patterns seem unlikely to occur in the near future.

4.25. Some progress has begun in the use of appropriate economic instruments to influence consumer behaviour. These instruments include environmental charges and taxes, deposit/refund systems, etc. This process should be encouraged in the light of country-specific conditions.


F) Reinforcing values that support sustainable consumption
4.26. Governments and private-sector organizations should promote more positive attitudes towards sustainable consumption through education, public awareness programmes and other means, such as positive advertising of products and services that utilize environmentally sound technologies or encourage sustainable production and consumption patterns. In the review of the implementation of Agenda 21, an assessment of the progress achieved in developing these national policies and strategies should be given due consideration.

Means of implementation
4.27. This programme is concerned primarily with changes in unsustainable patterns of consumption and production and values that encourage sustainable consumption patterns and lifestyles. It requires the combined efforts of Governments, consumers and producers. Particular attention should be paid to the significant role played by women and households as consumers and the potential impacts of their combined purchasing power on the economy.