Peraturan Impor Hortikultura 2013

Catatan Bambang Kussriyanto

Pembatasan impor melalui kuota produk hortikultura beberapa waktu yang lalu menimbulkan dampak kenaikan harga yang mendorong peningkatan inflasi. Kenaikan harga tidak mempengaruhi peningkatan penerimaan petani produsen, melainkan lebih dinikmati rantai perdagangan off-farm, maka tetap tidak menguntungkan petani lokal seperti yang diharapkan dalam penetapan kuota impor. Kecilnya kontribusi hortikultura dalam perekonomian nasional tidak sebanding dengan kerugian yang ditanggung secara nasional setelah pembatasan kuota impor menimbulkan gejolak harga yang mendorong inflasi umum.

Tampaknya situasi itu mendorong Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag No. 16/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Permendag No. 30/M-DAG/PER/6/2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan No. 60/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura dengan demikian tidak berlaku lagi.

Permendag yang baru mengatur impor 39 jenis produk hortikultura. Terdapat pengurangan 18 jenis produk hortikultura yang diatur dalam Permendag sebelumnya. Jenis produk hortikultura yang dikeluarkan dari Peraturan Menteri Perdagangan sebelumnya adalah Bawang Putih, Bawang Putih bubuk, Cabe bubuk, Kubis, Bunga Krisan, Bunga Heliconia, Bunga Anggrek, dan beberapa produk hortikultura olahan.


Permendag No. 16/M-DAG/PER/4/2013 antara lain menyederhanakan proses perizinan. Administrasi impor diusahakan lebih tertib sehingga menjamin kepastian dalam berusaha. Pertama, setiap impor produk hortikultura hanya dapat dilakukan oleh Importir Produsen (IP) dan Importir Terdaftar (IT) Produk Hortikultura, dan untuk setiap Persetujuan Impor produk hortikultura harus mendapat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian. Kedua, permohonan penerbitan IP, IT, dan Persetujuan Impor Produk Hortikultura kepada Kementerian Perdagangan hanya dilayani melalui sistem online (INATRADE). Unit Pelayanan Perdagangan akan menyelesaikan penerbitan IP, IT, dan Persetujuan Impor tersebut dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap. Ketiga, setiap importasi produk hortikultura harus diverifikasi atau dilakukan penelusuran teknis impor di pelabuhan muat negara asal oleh Surveyor yang ditunjuk. Selain itu perusahaan yang melakukan importasi produk hortikultura harus memenuhi ketentuan karantina, kemasan, dan label sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, terhadap IP, IT, dan Persetujuan Impor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 30/M-DAG/PER/6/2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan No. 60/M-DAG/PER/9/2012 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. Dengan demikian, dari pihak Mendag importasi produk hortikultura tidak lagi menerapkan pembatasan alokasi kuota, perizinan menjadi lebih sederhana, dan prosesnya dilakukan secara online. Persoalan policy pemberian persetujuan impor dari Kementan pada titik awal proses lalu menjadi sorotan penting.

Sistem Kuota

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Romahurmuziy menilai sistem kuota untuk impor hortikultura agar diganti dengan sistem tarif guna menyesuaikan diri dengan aturan perdagangan internasional. Ia mengatatakan ada beberapa produk hortikultura bisa dikategorikan sebagai domestic injury, sehingga memungkinkan penerapan safeguard. "Bawang putih misalnya, dulu luas lahannya mencapai 250.000 hektare, sekarang tinggal 25.000 hektare. Itu kan bukti kalau ada domestic injury," ujarnya.

Yang dimaksud safeguard adalah mekanisme penambahan bea masuk untuk produk tertentu. Romahurmuziy mengatakan mekanisme tersebut bisa digunakan jika terjadi domestic injury. Selain menurunnya minat petani menanam bawang putih, indikasi lain mengenai domestic injury adalah laju pertumbuhan impor hortikultura Indonesia. Menurutnya, impor hortikultura beberapa tahun terakhir telah melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 6,2%--6,3%, sedangkan pertumbuhan impor hortikultura 2009--2013 mencapai 14%. Bahkan, di 2011--2013 pertumbuhannya mencapai 30, ini jelas domestic injury," bebernya.

Romi menambahkan Indonesia kemungkinan mendapatkan somasi jika menerapkan sistem safeguard. Meski demikian, lanjutnya, hal tersebut tidak masalah asalkan pemerintah bisa menjelaskan bawah penerapan sistem tersebut ditujukan untuk melindungi petani lokal. Produk lainnya yang bisa dikategorikan sebagai domestic injury adalah buah-buahan. Romahurmuziy menyebut buah lokal saat ini sudah menghilang dari pasaran karena banjirnya produk impor.

Sementara itu Dewan Hortikultura Nasional (DHN) menilai revisi kebijakan impor hortikultura dengan terbitnya Permendag Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang terbit 22 April kemarin berbahaya karena sama saja membiarkan produk impor mudah masuk ke dalam negeri. Ketua DHN Benny Kusbini mengatakan, pemerintah tidak konsisten dalam melindungi petani dan produk hortikultura lokal. Pemerintah dinilai tidak konsisten dan tidak punya grand strategy pembangunan  khususnya pada sektor pertanian. Ini sama saja kita membuka pintu dari serbuan barang impor," kata Benny kepada Tempo, Kamis, 25 April 2013.

Benny kembali menjelaskan, kebijakan pemerintah yang membebaskan beberapa produk impor dari kuota bisa membahayakan kemandirian nasional dan menghambat tujuan swasembada produk hortikultura. Langkah pemerintah, yang buru-buru melakukan revisi akibat harga beberapa komoditas hortikultura sempat melonjak di atas kewajaran, merupakan suatu keputusan yang diambil karena kepanikan. "Ini sangat disayangkan. Lonjakan harga bawang putih dan cabai kemarin, kan, karena ada distorsi dalam sistem, seharusnya pemerintah tidak ketakutan seperti itu. Revisi ini juga seperti mengakomodasi protes Amerika Serikat yang mengadu ke WTO karena aturan impor kita yang ketat," ujarnya. Ia yakin, setelah aturan impor hortikultura ini direvisi, Indonesia justru akan lebih sulit mengembangkan sektor hortikultura di dalam negeri karena produk lokal kekurangan daya saing. Apalagi, lanjutnya, produk hortikultura lokal masih rendah dalam hal kualitas, produktivitas, dan sistem distribusinya. Karena itulah, pemerintah diminta mewaspadai gempuran impor produk impor akan lebih deras.

Tampaknya, pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pada sisi produksi dan penawaran adalah justru pengembangan sektor pertanian hortikultura agar mempunyai daya saing, bukan saja di tingkat petani, yang penerimaannya relatif statis, dengan memperkenalkan teknologi yang murah dan ramah lingkungan untuk perbaikan produktivitas, melainkan terutama selanjutnya dengan upaya mengurangi  panjangnya rantai pemasaran dan besarnya biaya intermediasi off-farm. Koperasi pemasaran petani harus dipermudah, jangan disulitkan dengan peraturan kelembagaan menurut UU Koperasi tahun 2012 yang belum-belum sudah menyebabkan petani ogah berkoperasi.