Gunung sebagai Menara Air Kita

Lebih dari setengah populasi manusia di dunia tergantung oleh air yang berasal dari aliran sungai-sungai yang bersumber dari gunung, baik untuk kebutuhan minum, pengairan tanaman pangan, sumber tenaga listrik dan bagi keberlanjutan berbagai industri. Peran strategis dan vital ekosistem gunung, selain menjadi pusat konsentrasi keragaman hayati serta memiliki budaya dan tradisi yang khas, sesungguhnya yang terutama adalah keberadaannya sebagai sumber air bersih dalam tata air secara keseluruhan.

Maka sustenabilitas ekosistem kawasan gunung sebagai sumber air perlu mendapat perhatian. Juga di Indonesia. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Ekosistem yang baik dapat menangkal bencana alam yang merugikan orang banyak. Banjir yang kronis melanda Jakarta antara lain ditengarai sebagai akibat dari rusaknya ekosistem gunung di kawasan Puncak Cisarua, Bogor, yang tidak mampu lagi menahan air larian sehingga meluncur turun deras menjadi banjir kiriman menggenangi Jakarta. Banjir yang semakin sering terjadi di kota Bandung pun ditengarai disebabkan oleh rusaknya ekosistem kawasan sekitar Hutan Juanda di Lembang. Bukan mustahil pula banjir kronis di kota Semarang bukan saja disebabkan oleh rob air laut, tetapi juga oleh rusaknya ekosistem gunung di bagian selatan kota karena maraknya alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman yang kurang penghijauan. Masalah kita dengan demikian adalah bagaimana membangun ekosistem gunung yang dapat menahan air hujan, meresapkannya ke dalam tanah, dan menjadikannya sumber air lestari bagi daerah-daerah di bawah gunung-gunung. Tatakelola ekosistem (termasuk ekosistem kawasan gunung) meliputi a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum.

Aspek Hukum

Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan payung bagi usaha-usaha pembangunan ekosistem (termasuk ekosistem gunung). Undang-undang ini memerbaiki sekaligus menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Walau ada kesan bahwa UU ini lebih mengutamakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan bawah yang berbatasan dengan industri, namun terdapat ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku juga untuk kawasan gunung, terutama mengenai analisis dampak lingkungan pengembangan kawasan (gunung). Dalam hal perencanaan administrasi tataruang kawasan, dapat diacu UU no 26 tahun 2007 tentang tata-ruang. Mengenai ekosistem gunung yang terkait dengan tutupan tanah berupa hutan, dapat diacu UU no 41 tahun 2009 tentang kehutanan. Mengenai ekosistem perkebunan di gunung dengan tanaman tertentu untuk tutupan tanah yang harus dapat memelihara lingkungan gunung dan mencegah kerusakan, dapat diacu UU no 18 tahun 2004 tentang perkebunan. Sedang mengenai sumber air, pertimbangan-pertimbangan dalam UU no 7 tahun 2004 perlu diperhatikan, juga selanjutnya ketetapan-ketetapan dalam batang tubuh undang-undang tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan penting yang disadari sehubungan dengan sumber daya air yang berkaitan dengan fungsi kawasan gunung dan pengembangannya sebagai sumber air adalah:

a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang;

b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;

c. bahwa pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi;

d. bahwa sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air. (Lih UU No 7 tahun 2004).

Pasal 21 dari UU No 7/2004 menyatakan:

(1) Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

(2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;

b. pengendalian pemanfaatan sumber air;

c. pengisian air pada sumber air;

d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;

e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;

f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;

g. pengaturan daerah sempadan sumber air;

h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau

i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

(3) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.

(4) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya.

Untuk ekosistem gunung maka kiranya perlu diperhatikan perlindungan dan pelestarian sumber air di gunung terhadap kerusakan, dengan memelihara kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, melalui pengolahan tanah, pengaturan daerah sempadan sumber air, rehabilitasi hutan, pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dan penggunaan metode vegetatif dan/atau sipil. Semuanya dengan mengindahkan pertimbangan awal, khususnya yang menyangkut pengikut sertaan masyarakat lokal dalam semua tahapan pengembangan mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, perawatan, dan seterusnya serta dengan sekaligus memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Aspek Teknis

Konsientisasi penduduk gunung untuk ikut serta mengatur tataguna dan olah tanah di lingkungan hidup mereka demi persediaan air sangat penting. Peran penduduk gunung adalah primer, sebab merekalah yang sehari-hari tinggal di gunung dan mengalami langsung akibat-akibat perubahan atas ekologi dan ekosistem gunung. Peran-peran pihak lain termasuk kalangan publik/pemerintahan, adalah sekunder. Maka aspek teknis selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pengembangan komitmen dan keterlibatan penduduk gunung dalam menata tanah dan air di lingkungan hidup mereka.

Tetapi penyebaran pengetahuan tentang hal itu juga penting dilakukan di kalangan kementrian/departeman/dinas teknis, serta pemerintahan pusat dan daerah. Sebab banyak kasus terjadi kementrian/departemen/dinas maupun unsur pemerintahan pusat dan daerah dalam maksud baik mereka untuk memajukan kawasan gunung, justru membuat proyek-proyek yang merusak ekologi dan ekosistem gunung. Integrasi serta sinkronisasi kebijakan dan program perlu dilakukan di antara mereka.

Vegetasi tutupan tanah berupa rumput dan alang-alang pada mulanya mampu menahan air di kawasan gunung, namun demi untuk peningkatan produktivitas lahan justru digusur. Kehadiran mereka digantikan dengan pohon-pohon tegakan yang justru menyedot air untuk mereka sendiri, dan tidak turut menahan air tanah sehingga mempercepat lahan menjadi kering di musim kemarau. Perlu dipikirkan ulang untuk mengembangkan kembali vegetasi tutupan tanah yang dapat menahan air selama mungkin pada proporsi yang seimbang.