Pembangunan Kehutanan

Pembangunan kehutanan Indonesia diselenggarakan berlandaskan pada mandat Undang‐Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu pengurusan sumberdaya alam hutan sebagai satu kesatuan ekosistem. Terdapat tiga dimensi utama dalam penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan, yaitu, pertama adalah keberadaan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dalam luasan yang cukup dan sebaran spasial yang proporsional. Entitas yang mencirikan dimensi kawasan adalah mantapnya status hokum kawasan hutan serta tersedianya data dan informasi kondisi serta potensi sumberdaya hutan yang menjadi prasyarat dalam pengelolaan hutan lestari.

Dimensi kedua berupa keberadaan wujud biofisik hutan berupa tumbuhan dan satwa serta wujud abiotik yang berada pada lahan yang diperuntukan sebagai kawasan hutan dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Entitas yang mencirikan dalam pengelolaan biofisik hutan adalah revitalisasi dan transformasi manfaat ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hutan menjadi barang dan jasa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tingkat lokal, nasional dan global secara berkelanjutan. Revitalisasi dan transformasi aneka manfaat hutan tersebut meliputi peningkatan pemanfaatan potensi lahan maupun hasil‐hasil produksi barang dan jasa, konservasi sumberdaya alam termasuk perlindungan dan pengamanan hutan, serta pemulihan fungsi hutan melalui upaya-upaya rehabilitasi dalam bentuk reboisasi/restorasi atau penghutanan kembali kawasan hutan yang terdegradasi, dan penghijauan atau penanaman pohon‐pohon pada lahan kritis di luar kawasan hutan, serta reklamasi yaitu penanaman pohon pada kawasan hutan bekas penggunaan untuk kegiatan‐kegiatan di luar kehutanan.

Dimensi ketiga adalah tata kelola sumberdaya hutan baik menyangkut aspek kelola ekonomi, kelola ekologi/lingkungan maupun kelola sosial, yang menjadi ciri dan fungsi sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan secara utuh.

Dimensi yang menjadi mandat penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan di atas diimplementasikan dalam empat upaya pokok, yaitu 1) perencanaan

hutan, 2) pengelolaan hutan, 3) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan, dan 4) pengawasan dan pengendalian, yang secara keseluruhan ditujukan guna mewujudkan pengelolaan hutan lestari untuk sebesar‐besar kesejahteraan masyarakat.

Posisi strategis sumberdaya hutan dalam konteks pembangunan nasional memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional, daerah dan masyarakat. Yang kedua adalah peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010‐2014 sektor kehutanan dituntut untuk memiliki peran, baik dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan lingkungan. Dari sisi pembangunan ekonomi, sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara, dan perolehan devisa secara nyata. Dari sisi pembangunan lingkungan, sektor kehutanan baik langsung maupun tidak langsung, dituntut untuk dapat memberikan dukungan untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain (pertanian dan pangan, pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, keuangan/ perbankan, infrastruktur pekerjaan umum, pariwisata, dll) secara berkelanjutan melalui penyediaan produk dan jasa ekologi termasuk di dalamnya stabilitas tata lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah dan pengaturan tata air dan udara. Dalam konteks sisi pembangunan lingkungan ini, peran kehutanan sangat nyata dalam lingkup regional/lokal, nasional dan global terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Berdasarkan prinsip keutuhan, keterpaduan dan berkelanjutan, maka penyelenggaraan pembangunan kehutanan yang dituangkan dalam Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010‐2014 pada prinsipnya tetap melanjutkan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan sebelumnya yang secara spesifik dirumuskan:

1) Pemantapan kawasan hutan,

2) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS),

3) Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan,

4) Konservasi keanekaragaman hayati,

5) Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan,

6) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan,

7) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan, dan

8) Penguatan kelembagaan kehutanan.